Halokubar.com – Pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah layak huni. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap, sekitar 26,9 juta keluarga di Indonesia saat ini masih tinggal di hunian tidak layak.
“Untuk perumahan dan sarana perasaan permukiman, kita menghadapi backlog perumahan 9,9 juta keluarga masih belum punya rumah, 26,9 juta tinggal di kawasan atau perumahan yang tidak layak huni. Ini PR besar,” kata AHY dalam paparan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar perbaikan rumah-rumah tidak layak huni.
“Ia mengatakan saat ini baru terealisasi sebanyak 23.420 unit dari target tahun ini sebanyak 45.000 unit,” ungkap AHY.
Selain itu, pemerintah juga menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) bagi 177 ribu rumah dan menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sekitar 177 ribu dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan ini akan menjawab dua sisi. Dari sisi permintaan ini akan memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah, dari sisi supply ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
AHY berharap, kebijakan yang digulirkan mampu mempercepat transformasi sektor perumahan agar seluruh warga Indonesia bisa menempati rumah yang layak, sehat, dan aman.(kar)
