Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah dan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terus bergantung pada dana bagi hasil (DBH).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana bagi hasil. Tolong agar ini menjadi perhatian,” tegas Rudy Mas’ud saat memimpin briefing rutin di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).
Rudy yang akrab disapa Gubernur Harum menyebut bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim hingga kini masih didominasi penerimaan dari DBH, terutama dari sektor batu bara dan migas. Padahal, keduanya adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan dan suatu saat akan habis.
Lebih jauh, ia mengingatkan harga komoditas tersebut juga sangat fluktuatif. Konflik geopolitik dan dinamika pasar global bisa membuat harganya terjun bebas sewaktu-waktu.
“Andalan Indonesia misalnya batubara. Begitu China tidak beli, tutup sedikit saja, negara lain masuk harganya langsung anjlok, terjun ciruk,” ujarnya.
Gubernur Harum meminta jajaran Pemprov Kaltim untuk mulai mencari dan menyiapkan alternatif sumber pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan, tanpa terus mengandalkan DBH.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi penerimaan dari sektor hijau dan energi terbarukan, sejalan dengan tren global menuju pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Selain itu, optimalisasi pendapatan juga bisa dilakukan melalui perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim agar lebih produktif dan memberi kontribusi nyata pada APBD.(kar)
