Halokubar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi tantangan berat setelah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya daerah ini menerima DBH mencapai Rp6–7 triliun, tahun 2025 jumlahnya merosot drastis hanya sekitar Rp1,6 triliun.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, penurunan tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Angka penurunan ini tentu berpengaruh besar terhadap berbagai rencana pembangunan dan pembiayaan daerah,” ujar Rudy. Ia menilai perlunya peninjauan ulang mekanisme distribusi DBH agar tidak merugikan daerah penghasil seperti Kaltim.
Menurutnya, ketimpangan ini berpotensi memperlambat proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Padahal, Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan nasional melalui sektor pertambangan dan energi.
Rudy menyebut, pihaknya sudah menyampaikan data pendukung yang menunjukkan besarnya kontribusi Kaltim terhadap kas negara. Ia berharap evaluasi dari Kementerian Keuangan dapat segera menyesuaikan kebijakan fiskal agar lebih berkeadilan.
“Penurunan DBH ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan fiskal. Kami ingin kebijakan pusat berpihak pada daerah yang ikut menopang APBN,” tegasnya.
Rudy memastikan, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan mengoptimalkan pendapatan daerah sambil menanti hasil kajian pemerintah pusat terkait penyesuaian DBH.(kar)
