Halokubar.com – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG. Temuan itu mencakup porsi makanan yang menyusut, kualitas buah yang menurun, hingga menu yang dinilai kurang diminati penerima manfaat.
Temuan tersebut didapat saat Pemerintah Kabupaten PPU menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia makanan, Kamis (4/6/2026). Sidak menyasar tiga Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni di Gunung Seteleng, Penajam, dan Saloloang.
Selain memeriksa proses penyediaan makanan, tim juga memantau langsung distribusi ke sejumlah sekolah untuk memastikan kualitas makanan yang diterima peserta program tetap sesuai standar.
Wakil Bupati PPU Waris Muin mengatakan hasil pengawasan menunjukkan adanya penurunan dari sisi kuantitas maupun kualitas makanan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
“Porsinya ada yang mengecil. Daging atau ayam yang sebelumnya berukuran lebih besar, sekarang terlihat lebih kecil,” ujarnya.
Tak hanya itu, Satgas MBG juga menemukan buah kelengkeng yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi kurang segar. Beberapa buah terlihat lembek sehingga dinilai tidak layak diberikan kepada penerima manfaat.
Menurut Waris, kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama karena program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.
Evaluasi juga dilakukan terhadap variasi menu yang disajikan. Salah satu menu yang menjadi sorotan adalah telur rebus utuh. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebagian siswa justru menjadikan telur tersebut sebagai bahan permainan ketimbang dikonsumsi.
Kondisi itu dikhawatirkan memicu pemborosan makanan dan mengurangi efektivitas program. Karena itu, Satgas MBG meminta pengelola dapur melakukan penyesuaian menu agar lebih menarik bagi anak-anak.
Sebagai solusi, penyajian telur disarankan diubah menjadi telur ceplok atau bentuk olahan lain yang lebih disukai siswa sehingga makanan yang disediakan dapat dikonsumsi secara optimal.
Atas sejumlah temuan tersebut, Satgas MBG langsung memberikan teguran kepada pengelola dapur. Mereka juga diminta menyiapkan menu alternatif bagi peserta didik yang memiliki riwayat alergi terhadap bahan makanan tertentu.
Waris menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila pengelola dapur mengabaikan hasil evaluasi yang telah diberikan.
“Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran hingga rekomendasi penangguhan operasional atau penutupan,” tegasnya.
Untuk memastikan perbaikan berjalan, Satgas MBG akan meningkatkan intensitas pengawasan melalui inspeksi rutin sedikitnya satu kali setiap pekan.
Saat ini, program MBG di PPU tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Monitoring pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 4-5 Juni 2026. (Kar)
