Halokubar.com — Besarnya anggaran untuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian. Selain mencapai Rp10,78 miliar, efektivitas kinerja tim ini juga dipertanyakan.
TAGUPP dibentuk melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 yang diteken pada 19 Februari 2026. Dalam struktur organisasi, tim ini cukup kompleks, mulai dari dewan penasihat, ketua, wakil ketua, hingga anggota dan staf pendukung yang terbagi dalam empat bidang kerja.
Mengacu pada dokumen RKA-SKPD Pemprov Kaltim 2026, anggaran Rp10,78 miliar tersebut terdiri dari Rp8,34 miliar untuk honorarium selama sembilan bulan dan Rp2,44 miliar untuk kebutuhan perjalanan dinas.
Sorotan datang dari akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia mempertanyakan apakah besarnya anggaran tersebut sebanding dengan kontribusi nyata TAGUPP terhadap pembangunan daerah.
“Publik sampai sekarang belum melihat secara konkret hasil kerja TAGUPP dalam mendukung kebijakan Pemprov Kaltim,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Purwadi juga menilai komposisi anggota dalam tim tersebut perlu ditinjau ulang. Ia menyinggung adanya anggapan di masyarakat bahwa sebagian anggota memiliki kedekatan dengan kepala daerah, sehingga menimbulkan keraguan terhadap profesionalitas.
“Tim ahli itu adalah wadah untuk menampung para tim sukses, sebagai bentuk balas budi. Coba cek saja isinya,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan urgensi keberadaan TAGUPP di tengah perangkat daerah yang sudah ada, seperti Sekretaris Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, jika fungsi birokrasi berjalan optimal, pembentukan tim tambahan justru berpotensi menambah beban anggaran.
“Anda bicara efisiensi di depan publik, tapi di sisi lain justru mengeluarkan anggaran besar. Ini yang sering saya bilang hanya omon-omon,” tegasnya.
Ia menegaskan, setiap jabatan yang dibiayai APBD semestinya memiliki target kerja yang jelas dan terukur. Transparansi kinerja juga dinilai penting agar masyarakat dapat menilai efektivitas tim tersebut.
“Jangan sampai tim ahli ini hanya jadi tim hore. Datang, kumpul, lalu menerima gaji tanpa ada output yang jelas,” pungkasnya.(kar)
