Halokubar.com – Rencana anggaran Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan Gubernur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah.
Akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai besarnya anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia mencontohkan program Rumah Layak Huni (RLH) yang dinilai lebih berdampak langsung.
“Anggaran Rp25 miliar itu kalau dipakai untuk Rumah Layak Huni (RLH) tipe 36 dengan asumsi harga Rp400 juta, sudah berapa puluh keluarga yang tertolong? Banyak guru honorer dan dosen yang belum punya rumah. Pejabat jangan bawa gaya hidup hedonis ke ruang kantor,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, polemik ini juga mencerminkan persoalan lama dalam tata kelola pemerintahan, khususnya komunikasi antarpejabat. Ia mengingatkan kembali kasus pengadaan mobil dinas gubernur yang sempat memicu perbedaan pernyataan antarpejabat.
“Ini pertanda sebenarnya publik kayak diajak main kucing-kucingan terkait anggaran. Komunikasi pejabat kita ini menyedihkan. Dulu soal mobil dinas antara Sekda, Ketua DPRD, dan Gubernur beda-beda suaranya, sekarang terulang lagi pada soal rumah jabatan Rp25 miliar ini,” katanya.
Lebih lanjut, Purwadi mempertanyakan apakah anggaran renovasi tersebut telah tercantum secara jelas dalam dokumen resmi perencanaan daerah. Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk menghindari polemik berkepanjangan.
“Tantangannya adalah Pak Gubernur dan DPRD sama-sama buka itu dokumen APBD. Ada tidak item renovasi rumah Rp25 miliar tercantum di situ? Kalau ternyata di dalam dokumen RKPD atau item project tidak ada tersirat sama sekali, namun anggarannya muncul, berarti itu proyek siluman,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan legislatif apabila benar terdapat anggota DPRD yang tidak mengetahui proyek tersebut. Padahal, setiap pembahasan anggaran seharusnya terdokumentasi secara jelas melalui notulensi rapat.
“Rapat itu ada notulennya; siapa yang hadir, apa yang dibahas, dan keputusannya apa. Jika tidak pernah disampaikan ke DPRD tapi proyeknya berjalan, ini masalah besar,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Purwadi mengingatkan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak sekadar memicu kontroversi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.
“Jangan sampai kita ini dibicarakan bukan karena prestasi, melainkan karena sensasi anggaran. Saya berharap gubernur bisa mencontoh gaya lobi pembangunan infrastruktur daerah lain. Ingat, rakyat sudah bayar pajak, jangan sampai ujungnya hanya dipakai untuk pemborosan,” pungkasnya.(kar)
