Halokubar.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 pada Kamis (4/2/2025), Kegiatan yang berlangsung di Ruang rapat 1, lantai 2 Bappeda Litbang ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Litbang Kubar, Yudianto Rihartono, yang menyampaikan arahan dari Bupati FX. Yapan mengenai pentingnya integrasi dan kolaborasi dalam penyusunan RKPD.
“RKPD adalah dokumen fundamental yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026,” ujar Yudianto.
Konsultasi ini dilakukan secara tatap muka dan juga virtual melalui Zoom Cloud Meeting untuk memastikan partisipasi yang luas. Hal ini menegaskan pentingnya proses perencanaan yang transparan dan partisipatif.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kubar, Agustinus, dan stakeholder lainnya turut berdiskusi mengenai isu-isu strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Bupati FX. Yapan berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen dan konsistensi dalam pengaturan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah.
Sekretaris Bappeda Litbang, Florensius Steven, menambahkan bahwa RKPD 2026 merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2026.
“Tahun ini adalah tahun kelima dari RPJMD, dan kami fokus pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial, dan transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Florensius.
Adapun prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD 2026 meliputi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada hilirisasi dan sektor unggulan daerah.
Hasil dari Konsultasi Publik ini akan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026, yang akan lebih terarah dan akuntabel dalam menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(kar)
