Halokubar.com – Permasalahan Tim Asesmen Terpadu (TAT) menjadi salah satu fokus utama BNK Kutai Barat saat melakukan studi banding ke BNNK Bontang pada Kamis (13/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari model penanganan TAT yang selama ini diterapkan Bontang dan dinilai lebih fleksibel serta efektif.
Sekretaris BNK Kutai Barat, Jamidi, memimpin rombongan bersama Kabid Rehabilitasi dan Penyuluhan Zulkarnai, Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Iptu Muhammad Ridwan, dan Aiptu Jatmiko. Mereka ingin mengetahui bagaimana Bontang mengoptimalkan fungsi TAT guna mempercepat proses asesmen bagi para klien narkotika.
Dalam pertemuan itu, Iptu Muhammad Ridwan menyoroti kendala yang selama ini dihadapi Kutai Barat, terutama karena pola layanan yang masih terikat aturan 3×24 jam. Menurutnya, aturan tersebut membuat proses asesmen menjadi kurang luwes sehingga beberapa penanganan klien berjalan lambat dan tidak optimal.
“Ketika asesmen harus menunggu aturan layanan tertentu, proses TAT jadi terhambat. Kami ingin mencari model yang lebih adaptif seperti yang diterapkan Bontang,” ujar Ridwan. Ia berharap peningkatan status kelembagaan atau penguatan struktur TAT dapat memberi ruang layanan yang lebih cepat.
Kepala BNNK Bontang, Lulyana Ramdhani, menjelaskan bahwa efektivitas TAT tidak hanya soal regulasi, tetapi bagaimana daerah menyiapkan tim yang solid, data yang lengkap, dan prosedur yang jelas. Bontang disebut mampu mempercepat asesmen karena memiliki koordinasi intensif antara dokter, penyidik, dan asesor.
Lulyana juga menegaskan bahwa kelengkapan dokumen, validitas data kasus, dan kesiapan personel sangat memengaruhi kualitas TAT. Setiap unsur dalam tim harus memahami perannya agar asesmen berjalan cepat, terutama dalam kasus yang membutuhkan keputusan segera untuk menentukan jalur rehabilitasi atau proses hukum.
BNNK Bontang memastikan akan membuka ruang kerja sama lebih luas dengan BNK Kutai Barat, termasuk berbagi format SOP, pola koordinasi, dan skema kerja TAT yang selama ini mereka jalankan. Hal ini diharapkan dapat membantu Kutai Barat memperbaiki mekanisme asesmen di daerahnya.(kar)
