Halokubar.com – DPRD Kalimantan Timur menyoroti aktivitas kendaraan tambang yang melintasi jalan umum atau crossing di sejumlah wilayah. Praktik ini dinilai masih terjadi dan memicu risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan jalan.
Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyebut temuan tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan di beberapa daerah, seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Ia menegaskan penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang masih cukup tinggi.
“Kami turun langsung ke beberapa wilayah seperti Kukar dan Kutim masih ditemukan aktivitas crossing jalan provinsi yang digunakan kendaraan tambang,” ujarnya, Senin (30/3/2026), di Samarinda.
Reza menilai kondisi ini perlu penanganan serius. Selain berisiko bagi keselamatan masyarakat, aktivitas tersebut turut berdampak terhadap kondisi jalan yang semakin cepat rusak.
Ia mengatakan DPRD Kaltim akan segera memanggil instansi teknis guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh. Fokus pembahasan meliputi perizinan hingga pengawasan penggunaan jalan.
“Kita akan segera panggil instansi terkait guna memastikan perizinan penggunaan jalan umum dan memperketat pengawasan aktivitas crossing kendaraan tambang,” tegasnya.
Menurutnya, kompleksitas masalah juga dipengaruhi status jalan yang berbeda-beda, mulai dari kewenangan provinsi, kabupaten/kota hingga nasional. Hal ini menuntut koordinasi lintas instansi agar penanganan lebih efektif.
“Perlu sinergi lintas instansi agar pengawasan berjalan maksimal karena kewenangan jalan berbeda sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab,” katanya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran perawatan jalan menjadi tantangan tersendiri. DPRD Kaltim mendorong perusahaan tambang ikut ambil peran dalam menjaga kondisi jalan yang digunakan.
“Perusahaan tambang diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan yang dilintasi sehingga tidak seluruhnya dibebankan ke anggaran pemerintah daerah,” tutupnya. (Kar)
