Halokubar.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengambil langkah tegas merespons kritik publik terkait keterlibatan keluarga dalam pemerintahan. Ia memastikan seluruh peran keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan Pemprov Kaltim akan dihapus.
Pernyataan itu disampaikan Rudy melalui media sosial, Minggu (26/4/2026). Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri posisi Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim yang sebelumnya sempat disorot.
“Mulai esok saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural berkaitan langsung dengan Pemprov Kaltim serta membuka ruang transparansi luas,” ujarnya.
Langkah ini diambil setelah munculnya sentimen negatif dari masyarakat yang menilai adanya praktik nepotisme. Rudy menilai penting menjaga kepercayaan publik serta memastikan jalannya pemerintahan lebih terbuka.
Ia menambahkan, transparansi akan diperkuat agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diawasi bersama. Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Rudy sempat memberikan penjelasan terkait penunjukan Hijrah dalam struktur TGUPP. Dalam pertemuan dengan awak media di Samarinda, Kamis (23/4/2026), ia menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan kepala daerah.
Rudy mengungkapkan, keterlibatan Hijrah dilatarbelakangi faktor kepercayaan yang telah terbangun sejak masa perjuangan politik. Ia menilai peran tersebut dibutuhkan untuk membantu koordinasi kegiatan, khususnya saat dirinya menjalankan tugas di luar daerah.
“Memang adik saya selama perjuangan dari DPR RI hingga terpilih gubernur selalu mendampingi, terutama saat saya bertugas di luar daerah,” katanya.
Ia juga menjelaskan fungsi Hijrah lebih kepada pengawalan kegiatan dan pelaporan kondisi lapangan. Peran tersebut dinilai membantu memastikan program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Namun, pernyataan Rudy yang sempat membandingkan situasi tersebut dengan hubungan Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo memicu polemik baru. Perbandingan itu dinilai memperkuat persepsi publik terkait praktik nepotisme.
Dengan kebijakan terbaru ini, Rudy berharap polemik dapat segera mereda. Ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat.(kar)
