DPRD Kaltim Sebut Perubahan Koordinasi dengan Pemprov Setelah Adanya WFA

Halokubar.com – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa konsekuensi pada pola kerja lintas lembaga, termasuk hubungan koordinasi dengan DPRD Kaltim. Penyesuaian ritme kerja pun mulai dilakukan agar agenda tetap berjalan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan, perubahan paling terasa terjadi pada jumlah hari efektif untuk berkoordinasi dengan OPD. Jika sebelumnya bisa dilakukan sepanjang pekan kerja, kini harus menyesuaikan dengan kebijakan baru di lingkungan Pemprov.

“Kalau kita di DPRD kan tidak ada WFA ya, tinggal kita menyesuaikan saja karena Pemprov yang menerapkan kebijakan tersebut,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, adanya tambahan hari libur di lingkungan Pemprov membuat ruang koordinasi menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menuntut DPRD untuk lebih fleksibel dalam mengatur jadwal kegiatan.

“Artinya, Pemprov hari Jumat libur dan mereka biasanya Sabtu-Minggu juga libur. Ini kan tambah liburnya, jadi kita imbangi saja,” katanya.

Di tengah perubahan tersebut, DPRD Kaltim tetap memastikan agenda strategis tidak terganggu. Salah satu yang tengah berjalan adalah pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang melibatkan berbagai OPD.

“Terutama sekarang kita sudah mulai Pansus LKPJ. Semua perangkat daerah kita undang, tentu ada sedikit gangguan. Tapi tidak boleh juga kita anggap itu jadi kendala untuk bekerja,” jelasnya.

Ekti menegaskan, DPRD akan memaksimalkan hari kerja yang tersedia agar pembahasan tetap berjalan optimal. Ia menilai, keterbatasan waktu tidak boleh mengurangi kualitas kinerja lembaga.

“Masih ada hari lain, Senin sampai Kamis. Strateginya ya di hari kerja yang ada kita maksimalkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pelaksanaan WFA tetap berjalan sesuai koridor, tanpa menimbulkan polemik baru di kalangan pegawai. DPRD, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

“Jangan sampai ada pemotongan gaji atau cuti. Tapi kalau kita lihat, belum ke arah itu ya. Ini masih sebatas kebijakan WFA saja dan masih berjalan normal,” pungkasnya.(kar)

Exit mobile version