Halokubar.com — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyampaikan keluhan keras terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 saat menerima kunjungan Komisi XII DPR RI di Harum Resort Balikpapan, Rabu (26/11/2025). Menurutnya, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat Kaltim.
Gubernur Harum menjelaskan APBD merupakan fondasi utama pemerintah daerah dalam menjalankan program publik. Dua sumber utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan TKD. Namun mulai tahun depan, porsi TKD untuk Kaltim dipangkas drastis hingga 73 persen, termasuk bagi kabupaten/kota.
“APBD itu ibarat dua kaki pemerintah daerah. Kalau salah satu kaki dipotong, otomatis jalannya pincang,” kata Gubernur Harum di hadapan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan seluruh anggota yang hadir.
Ia menegaskan pemangkasan ini justru akan menghambat percepatan pembangunan daerah. “Kalau mau jalannya normal, jangan dipangkas. Bahkan kalau daerah ingin berlari, TKD-nya justru harus ditambah,” tegasnya, disambut tepuk tangan puluhan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur yang hadir.
Forum tersebut dipimpin Vendi Meru, yang membawa aspirasi masyarakat terkait ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan. Vendi menilai selama ini Kaltim telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, tetapi tidak seimbang dengan manfaat yang kembali ke daerah.
“Ratusan triliun rupiah setiap tahun dikirimkan ke pusat. Kami di daerah hanya dapat debunya saja,” sindir Vendi Meru.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengaku senang bisa mendengar langsung keluhan masyarakat Kaltim meski pertemuan ini awalnya bukan bagian dari agenda resmi.
“Kami sangat bangga dan senang bisa mendapat masukan langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa daerah harus terus menyuarakan kepentingannya karena dinamika politik di parlemen sering membuat berbagai kepentingan harus menyesuaikan. Ia memastikan DPR RI siap mengawal aspirasi itu.
“Kami sangat terbuka untuk melakukan RDP di Senayan, minimal awal tahun depan. Aspirasi itu prinsipnya baik. Kita akan cari solusi terbaik. Silakan buat suratnya,” kata Bambang terkait permintaan rapat dengar pendapat formal dengan DPR.
Selain menerima keluhan terkait pemotongan TKD, Gubernur Harum juga menyoroti ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, eksploitasi SDA seharusnya memberikan dampak langsung bagi masyarakat daerah, terutama melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu komponen TKD.
“Sudah semestinya kegiatan eksploitasi membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim, bukan justru dipotong,” tegas Harum.(kar)
