Jaga Daya Beli Masyarakat, Prabowo Gulirkan Paket Stimulus Ekonomi Rp24,44 Triliun
Halokubar.com – Pemerintah resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025), yang membahas langkah strategis tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak merosot. “Presiden memutuskan stimulus agar momentum pertumbuhan terjaga dan stabilitas ekonomi diperkuat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan usai rapat.
Stimulus ini terdiri dari lima kelompok kebijakan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah penebalan bantuan sosial untuk 18,3 juta penerima Kartu Sembako. Mereka akan menerima tambahan bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan serta 10 kg beras gratis tiap bulan.
“Untuk bansos Kartu Sembako ini, anggarannya mencapai Rp11,93 triliun. Ini sangat penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga kalangan rentan,” jelas Sri Mulyani.
Tak hanya bansos, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru honorer. Anggaran untuk BSU ini mencapai Rp10,72 triliun.
Langkah lainnya adalah pemberian diskon tarif moda transportasi selama libur sekolah Juni–Juli 2025, mulai dari diskon 30% tiket kereta api, insentif PPN 6% untuk tiket pesawat ekonomi, hingga potongan 50% tarif angkutan laut. Total anggaran untuk subsidi transportasi ini sebesar Rp0,94 triliun.
“Ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap tinggi namun terjangkau, yang pada akhirnya ikut menjaga belanja konsumsi masyarakat,” tambahnya.
Tarif tol juga didiskon 20% bagi 110 juta pengguna, melalui skema kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Meski tidak dibiayai dari APBN, kebijakan ini tetap mendukung efisiensi biaya perjalanan masyarakat.
Pemerintah pun memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% untuk 2,7 juta pekerja di industri padat karya. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pengusaha sekaligus melindungi pekerja dari risiko kehilangan perlindungan sosial.
Dari total Rp24,44 triliun paket stimulus tersebut, Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari luar APBN. Stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada bulan Juni ini senilai Rp49,3 triliun.
“Dengan rangkaian kebijakan ini, kami harap daya beli tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa mendekati 5 persen, meski tekanan global sedang meningkat,” tegas Sri Mulyani.(kar)
