Halokubar.com – Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Timur sekaligus Wakil DPRD Kota Samarinda Celni Pita Sari angkat suara terkait pemberitaan media nasional yang menyoroti posisi Partai NasDem di panggung politik nasional. Pernyataan itu disampaikan Celni lewat unggahan pribadi, Selasa (14/4/2026), saat polemik mengenai partai besutan Surya Paloh menjadi sorotan publik.
Celni menilai narasi yang berkembang, termasuk ilustrasi sampul Majalah Tempo, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan, pemberitaan tersebut dinilai membangun persepsi keliru seolah NasDem mengalami penurunan pengaruh karena berada di luar lingkar kekuasaan.
“Sebagai kader partai militan sejak awal berdiri, saya merasa perlu meluruskan persepsi publik terkait pemberitaan yang dinilai tidak proporsional tersebut,” ujarnya, Selasa (14/4/2026), Samarinda.
Ia menjelaskan, posisi NasDem saat ini merupakan pilihan politik sadar, bukan karena keterbatasan akses kekuasaan. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap diberikan, meski tanpa keterlibatan kader di kabinet.
“NasDem memilih tidak menempatkan kader di kabinet sebagai bentuk etika politik, bukan karena tidak memiliki kesempatan dalam kekuasaan,” katanya.
Celni juga menolak anggapan yang menyebut partainya menjalankan politik transaksional. Ia menilai, jika orientasi partai semata kekuasaan, maka peluang masuk kabinet sudah diambil sejak awal.
“Pilihan tidak masuk kabinet merupakan bentuk sikap kenegarawanan, mengedepankan nilai dan integritas dibandingkan kepentingan jabatan semata saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, langkah Ketua Umum NasDem justru menunjukkan etika politik tingkat tinggi, sikap tidak oportunistik, serta komitmen terhadap substansi perjuangan politik. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat luas.
“Kami seluruh kader akan berdiri di garis terdepan membela partai dan Ketua Umum dari berbagai narasi yang dianggap berlebihan,” tutupnya.
Sementara itu, di tingkat pusat, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa turut menanggapi polemik serupa. Ia menyebut kritik terhadap tokoh publik merupakan hal wajar selama disampaikan dengan cara saling menghormati.
“Semua pihak harus tetap menghargai kritik, namun tidak merendahkan tokoh publik agar tetap menjaga etika dalam ruang demokrasi,” ujarnya, Selasa (14/4/2026), Kompleks DPR, Jakarta.
Polemik ini mencuat usai Majalah Tempo mengangkat isu dugaan penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra. Wacana tersebut disebut muncul setelah pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh di Hambalang, Bogor, Februari 2026.
Jika rencana itu terwujud, gabungan kekuatan dua partai diperkirakan mencapai sekitar 35 juta suara nasional atau setara 23 persen hasil Pemilu 2024. Namun, berdasarkan informasi internal, Surya Paloh disebut belum melihat urgensi langkah tersebut dan memilih mempertahankan independensi partai.
Saan mengakui ide tersebut belum dibahas mendalam. Ia menilai realisasi merger sulit dilakukan karena adanya perbedaan ideologi serta visi-misi pendiri masing-masing partai.
“NasDem tetap konsisten mendukung pemerintahan meski tanpa perwakilan di kabinet hingga akhir masa jabatan nanti,” katanya.(kar)
