Halokubar.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyuarakan kekecewaan terhadap minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah dari sektor kelapa sawit. Padahal, Kaltim memiliki lahan sawit produktif yang sangat luas, namun hasil yang masuk ke kas daerah sangat tidak sebanding.
Dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, Edi Mulyadi, di Samarinda, Kamis (24/7/2025), Gubernur Harum mengungkapkan bahwa dari total 3 juta hektar lahan sawit di Kaltim, sekitar 1,5 juta hektar sudah berproduksi. Namun, DBH sawit yang diterima daerah hanya sebesar Rp28 miliar.
“Bayangkan, dari 1,5 juta hektar sawit yang sudah produksi, Kaltim hanya menerima Rp28 miliar. Ini sangat tidak masuk akal,” ujar Rudy.
Ia mempertanyakan skema distribusi DBH sawit yang dianggap belum mencerminkan prinsip keadilan fiskal. Menurutnya, kontribusi besar daerah penghasil tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat.
“Kalau begini caranya, bagaimana Kaltim bisa membiayai pembangunan daerah yang luas dan punya tantangan geografis yang berat?” kata Rudy.
Gubernur juga menyinggung persoalan akses dan infrastruktur di wilayah pedalaman Kaltim, termasuk Mahakam Ulu, yang hingga kini masih mengandalkan transportasi sungai. Ketimpangan alokasi DBH semakin menyulitkan upaya pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu banyak menarik kewenangan daerah, namun tidak diiringi dengan alokasi anggaran yang proporsional. Banyaknya peraturan menteri dan keputusan menteri justru mempersempit ruang gerak daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya sendiri.
“Kita diminta mandiri, tapi kewenangan dikunci. Akhirnya kita seperti dipaksa jalan tanpa diberi bahan bakar,” tegas Rudy.(kar)
