Editorialkaltim.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) baru seumur jagung di Kalimantan Timur, tapi sudah jadi sorotan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menemukan masih ada dapur penyedia makanan bergizi yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen penting agar makanan yang disantap siswa benar-benar aman.
Direktur Pelayanan Klinis Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Dr. Obrin Parulian, mengingatkan bahwa urusan sertifikasi ini tak bisa dianggap sepele. Dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, pemerintah bahkan sudah menegaskan batas waktu satu bulan sejak program dimulai.
“Semua SPPG wajib punya sertifikat sanitasi. Kami sudah atur, maksimal 14 hari setelah pengajuan dan memenuhi syarat, izin itu harus keluar,” tegas Obrin, Rabu (8/10/2025).
Ia menilai sertifikasi bukan sekadar formalitas. Di baliknya ada jaminan bahwa makanan bergizi untuk anak-anak tidak tercemar dan diproses di dapur yang layak.
“Kita ingin niat baik pemerintah menghadirkan makanan bergizi gratis sejalan dengan jaminan keamanan pangannya,” ujarnya.
Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas kesehatan daerah kini memperketat pengawasan rantai penyediaan bahan pangan. Pemeriksaan dilakukan rutin untuk memastikan semua dapur memenuhi standar.
Dari Balikpapan, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, mengakui pelaksanaan MBG di Kaltim relatif lancar, meski belum tanpa tantangan. Menurutnya, ada beberapa dapur yang masih perlu dibenahi dan rantai pasok bahan makanan yang kadang tersendat.
“Masih ada dapur yang belum sepenuhnya siap. Kami sedang evaluasi bersama Dinas Ketahanan Pangan agar pasokan stabil dan tak memicu inflasi lokal,” jelasnya.
BGN pun turun tangan memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama menghadapi kendala distribusi dan cuaca. Sejumlah dapur juga disarankan memperbaiki sarana penyimpanan serta sistem pengelolaan limbah.
“Satgas di tiap kabupaten dan kota sudah kami bentuk untuk mempercepat adaptasi itu,” tambah Paska.
Program MBG merupakan agenda nasional untuk memperbaiki gizi anak sekolah dasar. Namun, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa keberhasilan program tak hanya diukur dari seberapa bergizi menunya, tetapi juga seberapa higienis dan aman makanan itu disiapkan.
“Keberhasilan MBG hanya akan terwujud bila aspek keamanan pangan mendapat perhatian sama besar dengan nilai gizinya,” pungkas Obrin. (kar)
