Halokubar.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan adanya pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Pemangkasan itu terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah senilai Rp269 triliun pada APBN 2026.
Menurut Hasanuddin, jumlah tersebut sangat signifikan karena hampir menyentuh 50 persen dari total APBD Kaltim yang hanya berkisar Rp9 triliun.
“Memang ada pemotongan APBD 2025 ke 2026 untuk Kaltim, hampir Rp4,6 triliun,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan ini bakal berdampak langsung terhadap program pembangunan daerah. Bahkan nilainya setara dengan gabungan APBD dari dua kabupaten/kota di Kaltim. Efek paling terasa akan dirasakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim.
“Ya ini akan kita lihat nanti. Pemotongan proporsional itu di mana-mana saja. Mungkin akan berdampak terhadap SKPD-SKPD dan pokok-pokok pikiran,” ungkapnya.
Meski begitu, Hasanuddin memastikan program mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama. Program tersebut tidak boleh diabaikan karena sudah menjadi amanat undang-undang.
“Kalau infrastruktur dasar tidak dilaksanakan, itu bisa dianggap perbuatan melawan hukum. Jadi kita lihat nanti, mana yang akan dicoret gubernur,” tegasnya.
Saat ini DPRD Kaltim juga telah membahas persoalan tersebut melalui pandangan umum fraksi yang akan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menentukan kebijakan ke depan. (Kar)
