Editorialkaltim.com – Polemik pengadaan mobil senilai Rp6,8 miliar di lingkungan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan publik. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud pun memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang tersebut.
Ia menegaskan kendaraan yang dianggarkan itu bukan diperuntukkan bagi kepentingan pribadi ketua DPRD, melainkan untuk menunjang kebutuhan kelembagaan.
“Jadi pengadaan mobil Rp6,8 miliar itu bukan buat sendiri ketua,” ungkap Ketua DPRD Kalimantan Timur kepada wartawan Jumat (27/2/2026).
Hasanuddin menjelaskan, DPRD bekerja secara kolektif kolegial. Artinya, setiap fasilitas yang tersedia digunakan bersama oleh unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi dan badan yang ada di DPRD.
“DPRD itu kolektif kolegial. Ada ketua, wakil ketua, jumlahnya empat pimpinan. Lalu ada komisi dan badan yang termasuk dalam alat kelengkapan dewan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara instan. Semua tahapan, kata dia, telah melalui mekanisme pembahasan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari komisi hingga Badan Anggaran.
“Pengadaan itu dibahas dulu di komisi. Setelah itu dibahas di badan, terutama Badan Anggaran. Kemudian harus ada SSH, Standar Satuan Harga. Setelah itu ada ASB, Analisis Standar Belanja. Nanti inspektorat akan melihat apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu ada laporan BPK, apakah jadi temuan atau tidak,” paparnya.
Menurutnya, setiap anggaran yang disetujui telah melalui pembahasan panjang serta pengawasan berlapis. Karena itu, ia menepis anggapan bahwa pengadaan tersebut dilakukan secara mendadak.
“Jadi enggak sekonyong-konyong langsung tiba-tiba Rp6,8 miliar. Itu untuk kebutuhan kelembagaan, bukan pribadi. Di DPR ini kolektif kolegial. Ini juga untuk jangka panjang,” tegasnya.
Meski begitu, Hasanuddin menyatakan pihaknya tetap menghormati kewenangan pemerintah daerah dan hasil evaluasi inspektorat. Jika pengadaan tersebut dinilai tidak bisa direalisasikan, DPRD siap menggunakan fasilitas yang ada.
“Kalau memang pemerintah tidak mau memberikan atau inspektorat menganggap tidak boleh, ya enggak apa-apa. Kalau enggak dikasih mobil, ya pakai mobil yang ada saja,” pungkasnya.(kar)
