Halokubar.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Ia menyebut hanya sekitar 18 kilometer jalan di wilayah tersebut yang sudah beraspal, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih mengandalkan jalan tanah dan setapak.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu kendala utama dalam menggerakkan roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
“Jalan beraspal di Mahakam Ulu itu sangat terbatas, hanya 18 kilometer. Sementara kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia masih menggunakan jalan setapak. Ini menyulitkan akses dan logistik,” ujar Hasanuddin.
Ia menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur jalan menyebabkan mahalnya biaya transportasi, terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, dan kesulitan akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menurutnya semakin memperlebar kesenjangan pembangunan antara Mahulu dan daerah lain di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim itu berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah nyata dengan mengalokasikan anggaran dan program prioritas untuk pembangunan jalan di Mahulu. Menurutnya, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus mendapatkan perhatian khusus.
“Kalau di Kalimantan Barat sudah ada terminal perbatasan yang representatif, kenapa Mahakam Ulu tidak bisa? Kita perlu membangun terminal dan jalan akses yang layak di perbatasan untuk mendorong aktivitas ekonomi lintas negara,” jelasnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ia menyebut Mahakam Ulu memiliki posisi geopolitik strategis yang bisa dimanfaatkan untuk membuka jalur perdagangan dan wisata lintas batas.
Namun sayangnya, hingga kini belum ada infrastruktur penunjang yang memadai untuk mendukung potensi tersebut. Hasanuddin mendorong adanya kolaborasi lintas sektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan itu.
“Mahulu bukan sekadar daerah terpencil, tapi juga gerbang Kaltim di tapal batas negara. Kalau infrastrukturnya terus tertinggal, maka daerah ini tidak akan pernah berkembang maksimal,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen, mulai dari DPR RI, Pemprov, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan Mahulu agar keluar dari ketertinggalan, terutama dalam hal infrastruktur jalan yang layak dan terintegrasi.(kar)
