Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan anggapan yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota Kalimantan Timur adalah keliru. Ia menekankan, IKN tetap dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan negara, bukan sebagai pengganti ibu kota provinsi.
“Kalau yang disampaikan Pak Gubernur sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Otorita, Pak Basuki, pemerintahan akan berpindah di 2028. Itu bisa kita lihat bersama nantinya. Tapi memang kita optimis,” jelas Hasanuddin, Minggu (17/8/2028).
Ia juga mengungkapkan, saat ini pihak Otorita telah menyiapkan Bandara IKN untuk dikomersialkan. Dengan dibukanya bandara untuk umum, akses menuju IKN akan semakin mudah, ditambah pembangunan hotel-hotel yang disiapkan bagi pekerja maupun tamu yang berkunjung.
Meski begitu, Hasanuddin mengakui keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan IKN masih minim. Ia berharap DPRD bisa lebih dilibatkan dalam pengawasan agar progres pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Kami di legislatif jarang dilibatkan, karena memang tidak diundang. Harapannya ke depan kita sama-sama melihat dan mengawasi perkembangan IKN,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, sempat mengusulkan agar pemerintah menetapkan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur bila belum siap menjadi ibu kota negara. Alternatifnya, Jakarta tetap ditegaskan sebagai ibu kota negara melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Usulan NasDem juga mencakup opsi moratorium pembangunan IKN. Menurut Saan, penghentian sementara ini bisa dipertimbangkan jika pemerintah belum memutuskan status resmi IKN sebagai ibu kota negara melalui Keputusan Presiden. “Moratorium ini mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan prioritas nasional,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/7/2025).(kar)
