Halokubar.com – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak tegas wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurut KIKA, usulan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak kejatuhan Orde Baru.
“Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade (1966-1998),” tulis KIKA dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11).
KIKA menilai langkah Kementerian Sosial yang memasukkan nama Soeharto dari 40 tokoh yang diusulkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) merupakan tindakan yang melukai ingatan sejarah bangsa. Menurut mereka, kebijakan itu tidak hanya mengabaikan nilai kemanusiaan dan demokrasi, tetapi juga menjadi luka baru bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa Orde Baru.
“Di bawah rezim Soeharto, kekuasaan dijalankan dengan kekerasan negara, pembungkaman kebebasan berpikir, dan praktik korupsi yang sistemik,” ungkap KIKA.
KIKA juga menyinggung berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto. Di antaranya Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius atau Petrus (1982-1985), Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), hingga penghilangan paksa aktivis (1997-1998), Trisakti dan Semanggi (1998-1999), serta kerusuhan Mei 1998.
Selain itu, KIKA mengutip laporan Transparency International tahun 2004 yang menyebut Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan dana publik mencapai US$15–35 miliar.
Lebih lanjut, KIKA menilai usulan ini menciptakan ironi moral yang dalam. Sebab di saat bersamaan, buruh perempuan Marsinah yang menjadi korban kekerasan negara di masa Orde Baru juga diusulkan menjadi pahlawan nasional.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun merupakan bentuk ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” tegas KIKA.
KIKA mengingatkan bahwa pada 2023 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian besar terjadi di era Orde Baru.
“Fakta ini menegaskan bahwa Soeharto bukan figur kepahlawanan, melainkan simbol kekerasan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi,” tulis KIKA.
“Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional jelas-jelas merupakan pengkhianatan terbesar terhadap mandat rakyat sejak 1998,” tandasnya. (Kar)
