KPK: Pemerintah Harusnya Kasih Dana Besar dari APBN buat Parpol Demi Cegah Korupsi
Halokubar.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menegaskan pentingnya pendanaan partai politik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mencegah terjadinya korupsi dalam sistem politik.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” ujar Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi ‘State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP’, Kamis (15/5/2025).
Fitroh menjelaskan, kebutuhan biaya besar untuk mencalonkan diri dalam pemilu kerap memaksa kandidat bergantung pada pemodal. Ketergantungan ini, kata dia, kerap berujung pada konflik kepentingan dan praktik korupsi setelah mereka terpilih.
“Ketika (ada) pemodalnya, pasti juga ada timbal baliknya. Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana proyek di daerah, kementerian, atau dinas,” jelasnya.
Ia menilai, jika partai politik memperoleh dana publik yang mencukupi, maka proses rekrutmen hingga pemilihan anggota legislatif dan pejabat publik bisa dibiayai langsung oleh partai, bukan dari modal pribadi calon.
“Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi (korupsi),” ujarnya.
Fitroh juga menekankan perlunya partai politik menyusun mekanisme seleksi calon berdasarkan integritas, bukan hanya kecerdasan semata.
“Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit. Apalagi menjadi pejabat memiliki peluang besar untuk mencuri uang rakyat,” tutupnya.(kar)
