
Halokubar.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan semakin tinggi. Kondisi ini disebutnya menjadi salah satu penyebab lesunya kinerja perekonomian, bahkan memicu maraknya aksi demo di berbagai daerah.
Menurut Purbaya, dana transfer dari pemerintah pusat semestinya segera disalurkan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan disimpan di bank.
“Karena (kalau dana disimpan) akibatnya ekonomi daerahnya agak keganggu, makanya banyak demo-demo itu,” ujar Purbaya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (26/9/2025).
Data Kementerian Keuangan mencatat, dana pemda yang mengendap di perbankan hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun. Angka itu naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp192,57 triliun. Jumlah ini juga menjadi yang tertinggi sejak 2021.
Purbaya menekankan agar pemda segera membelanjakan anggarannya. Menurutnya, belanja daerah akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Ketika mereka punya, kemarin kan Rp200 triliun lebih tuh uang mereka mengendap di sana (perbankan). Nanti kita monitor. Mereka pikir ya boleh seperti itu, tapi nggak boleh seperti ini terus-terusan,” tegasnya.
Jika dilihat dari sebarannya, dana pemda yang parkir di bank paling banyak berasal dari wilayah Jawa sebesar Rp84,77 triliun (119 pemda), disusul Kalimantan Rp51,34 triliun (61 pemda), Sumatera Rp43,63 triliun (164 pemda), Sulawesi Rp19,27 triliun (87 pemda), Maluku dan Papua Rp17,34 triliun (67 pemda), serta Bali dan Nusa Tenggara Rp16,75 triliun (44 pemda).
Purbaya memastikan pihaknya akan lebih ketat memonitor penyaluran dana ke daerah agar tidak terus-menerus diendapkan di bank. (Kar)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.