Halokubar.com – Pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar yang ditempatkan di Jakarta menjadi sorotan publik. Anggaran tersebut ramai diperbincangkan dan memicu beragam respons dari masyarakat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud angkat bicara soal polemik itu. Ia menegaskan kendaraan tersebut dibeli bukan sekadar untuk fasilitas pribadi, melainkan untuk menunjang tugas pemerintahan sekaligus menjaga kehormatan daerah di tingkat nasional maupun internasional.
“Tamu Kaltim bukan hanya se-Indonesia tapi se-global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jaga dong marwahnya Kaltim ini, marwahnya masyarakat Kaltim,” kata Rudy, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, posisi Kaltim yang kini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas pertemuan di Jakarta cukup tinggi. Mobil itu, kata dia, disiapkan untuk mendukung mobilitas kepala daerah serta menjamu tamu-tamu resmi Pemprov Kaltim di pusat pemerintahan.
“Mobilnya ada di Jakarta karena untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kaltim ini adalah ibu kota Nusantara, miniature Indonesia,” ujarnya.
Rudy juga memastikan pengadaan kendaraan tersebut telah sesuai regulasi. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur bahwa kendaraan dinas kepala daerah diperbolehkan menggunakan sedan dengan kapasitas mesin maksimal 3.000 cc atau jeep hingga 4.200 cc.
“Yang kami adakan adalah 3.000 cc, sesuai dengan Permendagri,” tegasnya.
Soal harga yang mencapai Rp 8,5 miliar, Rudy menilai nominal itu sebanding dengan spesifikasi dan kualitas kendaraan yang dipilih. Ia menegaskan pihaknya tidak keluar dari koridor aturan.
“Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu ada kualitas ada harganya. Kami memesan sesuai dengan Permendagri. Dan dipakai untuk di Jakarta,” katanya.
Ia pun mengaku hingga saat ini belum menggunakan mobil dinas baru tersebut. Untuk aktivitas sehari-hari, ia masih memakai kendaraan pribadi.
“Sampai hari ini mobil yang kami gunakan adalah mobil pribadi,” tuturnya.
Meski demikian, polemik soal prioritas anggaran daerah masih terus bergulir di tengah masyarakat.(kar)
