Halokubar.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat kembali mendapat ujian di daerah. Kali ini, perhatian publik tertuju pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar yang memicu polemik.
Sorotan tersebut bahkan sampai ke tingkat pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar belanja fasilitas pejabat dilakukan secara wajar, terlebih saat pemerintah sedang menggencarkan penghematan belanja negara dan daerah.
Menurut Bima Arya, secara regulasi pengadaan kendaraan dinas kepala daerah memang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun ia menegaskan, kepatuhan administratif semata tidak cukup untuk menjawab sensitivitas publik di masa efisiensi anggaran.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Ia menilai polemik bukan hanya soal aturan teknis seperti spesifikasi mesin atau kapasitas kendaraan, melainkan menyangkut urgensi dan kepantasan. Terlebih, masyarakat saat ini diminta memahami berbagai kebijakan penghematan yang berdampak pada banyak sektor.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas itu benar-benar sesuai kebutuhan, dan apakah sudah layak dilakukan di masa efisiensi seperti sekarang,” kata Bima Arya.
Bima juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk meminta klarifikasi. Dalam komunikasi tersebut, Rudy menjelaskan bahwa selama ini ia menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan di Kalimantan Timur.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Beliau menjelaskan bahwa selama ini menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ungkap Bima Arya.
Meski memahami adanya kebutuhan operasional kepala daerah, Bima tetap menekankan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan anggaran.
“Kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebelumnya juga telah memberikan penjelasan terkait pengadaan kendaraan tersebut. Ia membenarkan unit mobil dinas telah tersedia, namun saat ini ditempatkan di Jakarta untuk mendukung mobilitas pemerintahan.
“Mobil dari Pemprov Kaltim baru tersedia yang ada di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah,” jelas Rudy saat diwawancarai awak media, Senin (23/02/2026).
Rudy menyebut penempatan kendaraan di Jakarta bukan tanpa alasan. Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), intensitas koordinasi dengan pemerintah pusat disebut semakin tinggi.
Ia menilai, sebagai daerah yang kini menjadi sorotan nasional dan internasional, Kalimantan Timur perlu menjaga representasi dan wibawa saat menerima tamu penting.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global,” tuturnya.
Rudy pun menepis anggapan bahwa pengadaan kendaraan tersebut bersifat pamer fasilitas. Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari upaya menjaga marwah daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.(kar)
