Halokubar.com — Partai Buruh menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali menguat di DPR. Partai Buruh menegaskan pilkada harus tetap digelar secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Partai Buruh tetap berpendapat bahwa Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Minggu (4/1/2025)
Iqbal menilai pilkada langsung merupakan mekanisme paling demokratis karena memberi ruang bagi rakyat untuk menilai rekam jejak calon pemimpin secara terbuka. Menurutnya, masyarakat kini memiliki banyak sumber informasi, termasuk media sosial, untuk menentukan pilihan politik secara sadar.
Ia juga menepis anggapan bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat menekan praktik politik uang. Iqbal justru menilai mekanisme tersebut berpotensi memperparah praktik transaksional dalam politik.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan tingginya ongkos politik selama ini bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh praktik politik uang yang belum diberantas secara serius. Ia mengingatkan pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya.
Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasinya adalah mendorong pilkada tidak langsung melalui DPRD serta pembentukan koalisi permanen.
Mayoritas fraksi di DPR disebut mendukung usulan tersebut, di antaranya Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara PDIP dan Demokrat menyatakan penolakan. Adapun PKS mengusulkan sistem variasi, yakni pilkada tidak langsung hanya diterapkan untuk tingkat kabupaten.(kar)
