Halokubar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program Gratispol Biaya Administrasi Perumahan. Pada tahap awal, sebanyak 1.000 unit rumah disiapkan dengan biaya administrasi sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui alokasi anggaran Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025.
Kebijakan ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) cukup membayar cicilan pokok rumah tanpa dibebani biaya tambahan. Biaya administrasi senilai maksimal Rp10 juta per unit, termasuk notaris, provisi, dan administrasi bank, akan digratiskan Pemprov.
Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan kebijakan ini lahir dari Pergub Nomor 27 Tahun 2025. “Seluruh biaya administrasi kami tanggung penuh. Masyarakat hanya fokus mencicil rumahnya,” ucapnya di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).
Nanda menegaskan, program ini hadir sebagai solusi atas dua masalah besar perumahan di Kaltim, yaitu rumah tidak layak huni yang mencapai 60 ribu unit, serta backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 250 ribu unit.
Ia mengungkapkan, meski urusan perumahan berada di bawah kewenangan pusat, Pemprov Kaltim mengambil inisiatif agar warga bisa lebih mudah memiliki rumah layak. “Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program ini dan mendapat apresiasi dari Kementerian PKP,” jelasnya.
Peluncuran program Gratispol mendapat sambutan hangat tamu undangan. Para peserta memberikan tepuk tangan saat mendengar langsung bahwa 1.000 rumah pertama dipastikan bebas biaya administrasi dengan dukungan APBD Perubahan 2025.
Fitra memastikan program ini tidak berhenti di sini. Jika dana Rp10 miliar habis terserap, Pemprov akan melanjutkan pendanaan melalui APBD tahun berikutnya.
“Kami ingin memastikan mimpi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah bisa benar-benar terwujud,” tegasnya.(kar)
