Halokubar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp17,73 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp19,14 triliun atau selisih sekitar Rp1,41 triliun.
Data itu disampaikan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan laporan yang disampaikan Pemprov Kaltim, realisasi pendapatan daerah mencapai 92,61 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp19,37 triliun atau 89,29 persen dari pagu anggaran Rp21,69 triliun.
Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan penyampaian nota keuangan tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Ini merupakan rangkaian proses yang harus dilalui. Audit dari BPK juga sudah dilaksanakan dan hasilnya telah disampaikan,” ujarnya usai rapat paripurna.
Menurut Sri Wahyuni, dokumen pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya akan dibahas DPRD Kaltim melalui pandangan umum fraksi-fraksi.
Setelah itu, pemerintah daerah akan memberikan tanggapan atas masukan yang disampaikan dewan sebelum ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda.
“Nanti setelah nota keuangan disampaikan, prosesnya bergulir di dewan. Ada tanggapan fraksi, ada jawaban pemerintah, sampai akhirnya ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban APBD 2025 ini. Saat ini kita menunggu tanggapan dari fraksi-fraksi,” katanya.
Meski pendapatan daerah belum mencapai target dan masih terdapat anggaran yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran, Pemprov Kaltim menilai kondisi fiskal daerah tetap terjaga. Stabilitas fiskal tersebut disebut mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan berbagai program daerah sepanjang 2025.
Menurut Sri Wahyuni, capaian realisasi pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik di tengah dinamika ekonomi yang terjadi selama tahun anggaran 2025.(kar)
