Halokubar.com – Polemik pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan, proses pengadaan telah melalui tahapan yang diatur dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Hasanuddin menyebut, setiap belanja pemerintah wajib merujuk pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB). Dua instrumen itu menjadi dasar dalam menentukan kelayakan serta batas kewajaran anggaran.
“Semua harus masuk dulu di SSH dan analisa standar belanja. Itu dilihat apakah sesuai atau tidak. Setelah itu ada lagi pengawasan. Pengadaannya juga lewat e-katalog supaya tidak ada permainan harga,” kata Hasanuddin, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan dinas termasuk dalam komponen sarana dan prasarana (sapras) yang pembahasannya dilakukan secara terbuka di DPRD. Mulai dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran (Banggar), seluruhnya terlibat sebelum anggaran disahkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Di komisi dibahas, kemudian di Banggar bersama TAPD. Tidak serta-merta langsung disetujui. Ada mekanisme yang harus dilewati,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan e-katalog menjadi salah satu langkah penguatan transparansi dalam belanja daerah. Selain itu, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pendampingan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasanuddin menilai, pengadaan kendaraan dinas tidak bisa dilihat semata sebagai fasilitas pejabat. Ia menekankan, kendaraan tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Yang dilihat itu fungsinya untuk operasional. Pemerintahan harus tetap berjalan efektif,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, kendaraan dinas lama telah dilelang karena dinilai tidak lagi efisien. Mobil yang berusia lebih dari tujuh hingga sepuluh tahun cenderung menimbulkan beban biaya perawatan yang lebih besar.
“Kalau biaya perawatan lebih besar daripada manfaatnya, tentu lebih baik dilelang. Itu bagian dari efisiensi anggaran,” tutupnya.(kar)
