menghadiri agenda penyerahan barang hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ((Foto: Media Presiden)
Halokubar.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tegas ini dilakukan untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan barang hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Dalam acara itu, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menindak kejahatan pertambangan yang selama ini merugikan negara.
“Ini prestasi yang membanggakan, dan harus kita lanjutkan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla — semua harus bergerak bersama. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” ujar Prabowo dikutip dari Antara.
Barang rampasan yang diserahkan berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa dengan nilai mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Aset tersebut merupakan hasil sitaan Kejaksaan Agung dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah, yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 triliun.
Adapun pabrik pemurnian yang turut disita antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka. Aset-aset itu kini menjadi bagian dari pemulihan kerugian negara yang sedang dijalankan aparat hukum.
Prabowo menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif antara aparat penegak hukum dan unsur pertahanan negara. Menurutnya, upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan tidak akan mentolerir praktik pertambangan ilegal di Tanah Air.
“Ini bukti nyata keseriusan pemerintah. Kita bertekad memberantas penyelundupan, menghentikan tambang ilegal, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Prabowo. Ia memastikan operasi serupa akan terus diperluas ke berbagai daerah, terutama di kawasan penghasil sumber daya alam strategis.(kar)
