Nasional

Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran Jangan Disalahartikan Potong Transfer ke Daerah

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Setpres)

Halokubar.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan dana transfer ke daerah. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Transfer ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, tapi semuanya untuk daerah,” kata Prabowo di hadapan para bupati yang hadir.

Prabowo memastikan pemerintah pusat tetap berkomitmen mengalokasikan dana besar ke daerah. Tahun ini, transfer dana ke desa-desa disebutnya mencapai Rp171 triliun. Angka itu akan melonjak dua kali lipat lebih pada 2026, dengan proyeksi Rp335 triliun melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG adanya di desa-desa, di kecamatan, di kabupaten. Yang kita turunkan ke daerah-daerah tahun ini Rp171 triliun. Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun, itu masuk ke semua desa,” jelas Prabowo sambil menoleh ke Menteri Keuangan yang hadir mendampingi.

Ia menambahkan, program MBG menyasar puluhan juta anak-anak Indonesia serta ibu hamil. Jumlah penerima manfaat terus meningkat seiring implementasi bertahap di berbagai wilayah. Menurutnya, capaian itu membuat program MBG mendapat perhatian dari dunia internasional.

Prabowo lantas menyinggung pengalaman Brasil yang membutuhkan waktu hingga 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat program pangan bergizi. Indonesia, klaimnya, mampu melampaui capaian tersebut dalam waktu jauh lebih singkat berkat pemanfaatan teknologi digital.

“Presiden Brasil bilang, dia butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita di Indonesia lebih cepat. Ini membuktikan kita bisa bekerja dengan baik dan teknologi jadi kunci,” ungkapnya.

Prabowo berharap dukungan kepala daerah terus menguat agar program MBG berjalan maksimal dan efisiensi anggaran tidak menimbulkan salah persepsi di kalangan pemerintah daerah.(kar)

Related Articles

Back to top button