Halokubar.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu perputaran uang mencapai Rp28 triliun di daerah. Menurutnya, dana tersebut bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan kemitraan dengan pihak swasta.
“Uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang kemitraan,” kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menjelaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan biaya operasional sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan SPPG, sehingga tukang bangunan pun kebanjiran pesanan bahan bangunan.
Di sisi lain, pemerintah juga telah mengalokasikan Rp8,2 triliun untuk program MBG. Anggaran ini difokuskan pada intervensi gizi melalui penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Kalau tersisa beberapa hari ini insyaallah akan tercapai mendekati 20 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Sejauh ini, BGN mencatat sudah ada 5.103 SPPG yang beroperasi. Dapur-dapur ini didirikan oleh TNI, Polri, hingga organisasi kemasyarakatan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan restoran dan hotel yang beralih fungsi, mampu memproduksi hingga 3.500 porsi makanan per hari.
Selain itu, ada 17 ribu SPPG lainnya yang tengah menunggu proses verifikasi. BGN menyeleksi 200-300 SPPG setiap hari dengan mempercepat prosedur administrasi dan pembiayaan.
“Kami sudah lebih dari dua minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan,” tambahnya.
Dadan menegaskan BGN terus berupaya meningkatkan kualitas layanan MBG, termasuk mencegah kejadian keracunan makanan.
“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman,” tuturnya.(kar)
