Purbaya Soroti Dana Pemda Numpuk di Bank, Kutai Barat Simpan Rp 3,2 Triliun
Halokubar.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah yang menyebabkan dana pemerintah daerah (Pemda) menumpuk di perbankan hingga ratusan triliun rupiah. Salah satu daerah dengan simpanan fantastis adalah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, yang tercatat memiliki dana mengendap sebesar Rp 3,2 triliun.
Dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkapkan total simpanan dana Pemda di bank telah mencapai Rp 234 triliun hingga kuartal III-2025. Ia menilai penumpukan ini terjadi karena rendahnya serapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun dana dari pemerintah pusat sudah disalurkan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera mengoptimalkan penggunaan dana, khususnya untuk kegiatan produktif yang bisa mendorong ekonomi daerah. “Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini menurun 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan paling tajam terjadi pada belanja modal yang anjlok lebih dari 31% menjadi Rp 58,2 triliun.
Selain Kutai Barat, beberapa daerah lain juga tercatat memiliki dana besar di perbankan. Provinsi DKI Jakarta memimpin dengan Rp 14,6 triliun, disusul Jawa Timur Rp 6,8 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun, dan Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun.
Purbaya juga mengingatkan agar kepala daerah menjaga tata kelola keuangan dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai transparansi menjadi kunci membangun kepercayaan publik dan investor.
“Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” tegasnya.(kar)
