Halokubar.com – Isu mengenai membengkaknya utang jatuh tempo pemerintah kembali memicu kekhawatiran publik terhadap kondisi keuangan negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang Indonesia masih aman dan terkelola dengan baik.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Purbaya menegaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah dibandingkan banyak negara di kawasan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau saya hentikan utang, dan ekonomi terus turun karena gak bisa bangun dan berantakan, ekonomi morat-marit seperti 1998, murah mana? Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan menciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta,” ujar Purbaya.
Ia menilai utang tidak semestinya dipandang sebagai beban, melainkan alat strategis menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global. Pemerintah, katanya, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar pembiayaan produktif dan tidak menekan APBN.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per Juni 2025 posisi utang pemerintah mencapai Rp9.138 triliun, naik dari Rp8.813 triliun di akhir 2024. Meski meningkat, rasio utang terhadap PDB masih terkendali di angka 38,1%, jauh di bawah ambang batas 60% yang ditetapkan undang-undang.
Sebagian besar utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 87,3% atau sekitar Rp7.981 triliun. Komposisi utang berdenominasi rupiah mencapai 71%, sedangkan dalam valuta asing 16,4%. Realisasi pembiayaan utang hingga September 2025 pun baru mencapai 68,6% dari target APBN.
Purbaya menyebut strategi pemerintah masih on track dengan langkah mitigasi seperti prefunding, cadangan kas yang kuat, dan pengelolaan utang aktif untuk menekan risiko. Ia juga mengingatkan pentingnya belajar dari krisis 1998, saat utang melonjak drastis dan ekonomi terpuruk hingga minus 13%.
“Kita sudah belajar dari masa lalu. Utang yang dikelola secara bijak bisa menjadi kekuatan ekonomi, bukan sumber krisis baru,” tutupnya.(kar)
