Halokubar.com – Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menguat. Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas elemen memastikan bakal menggelar aksi besar-besaran pada 21 April 2026.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim serta Kantor Gubernur Kaltim. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dugaan praktik nepotisme hingga desakan pencopotan Gubernur Kaltim.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Erly Sopiansyah menyebut persiapan aksi terus dimatangkan. Sejumlah posko telah didirikan sebagai pusat koordinasi sekaligus mobilisasi massa dari berbagai daerah.
“Persiapan aksi sudah berjalan matang, kami mendirikan posko koordinasi dan terus menggalang massa dari berbagai elemen masyarakat,” ujarnya Sabtu (11/4/2026) di Samarinda.
Erly menjelaskan, gelombang aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah keputusan justru memicu polemik serta dinilai tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut terkait dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan. Kondisi itu dinilai berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Yang kami suarakan adalah penghentian praktik nepotisme karena menjadi akar berbagai persoalan dan membuka ruang terjadinya korupsi di daerah,” tegasnya.
Data sementara panitia mencatat sedikitnya 4.075 peserta telah terdaftar mengikuti aksi tersebut. Massa berasal dari berbagai latar belakang, mulai mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online.
Keterlibatan pengemudi ojek online juga menjadi perhatian tersendiri. Mereka menilai kondisi ekonomi saat ini turut memukul sektor informal, terutama akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Erly memastikan aksi berlangsung tertib dan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah dapat merespons tuntutan tersebut secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Aliansi berharap pemerintah mendengar tuntutan ini secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur,” tutupnya.(ndi)
