Halokubar.com – DPRD Kalimantan Timur menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan program Gratispol di sektor pendidikan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian ialah adanya mahasiswa yang tercatat menerima beasiswa ganda, kondisi yang dinilai bertentangan dengan ketentuan program.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel mengatakan temuan tersebut kini menjadi fokus evaluasi bersama pemerintah daerah. DPRD melalui Komisi IV telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Ekti memastikan pelaksanaan Gratispol tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui masing-masing perguruan tinggi sehingga proses evaluasi juga melibatkan pihak kampus.
“Gratispol itu kan di Kestra. Tentu semua berproses karena anggaran itu ditaruhnya di universitas,” ujar Ekti, Senin (22/6/2026).
Dari hasil evaluasi, DPRD menemukan adanya mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari lebih dari satu skema beasiswa. Ekti menegaskan praktik tersebut tidak dibenarkan karena berpotensi merugikan penerima lain yang juga membutuhkan bantuan.
“Seperti yang diketahui, ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dobel. Itu tidak boleh. Mereka harus memilih salah satu. Otomatis bantuan yang tidak dipilih harus dikembalikan melalui universitas kepada Pemerintah Provinsi Kaltim,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengelola anggaran Gratispol karena dana disalurkan melalui universitas sebelum diterima mahasiswa. Karena itu, validasi data penerima menjadi langkah penting agar tidak kembali terjadi tumpang tindih bantuan.
Selain Gratispol, DPRD juga mencermati pelaksanaan program bantuan perjalanan religi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ekti menepis anggapan adanya penunjukan langsung terhadap biro perjalanan dalam program tersebut.
“Begitu juga dengan program umrah maupun wisata religi bagi umat Kristiani ke Israel atau Roma. Tidak ada penunjukan langsung terkait travel. Semua berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” katanya.
DPRD Kaltim memastikan seluruh catatan BPK akan menjadi bahan pembenahan agar program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Gratispol, semakin akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.(kar)
