Halokubar.com – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun menerima audiensi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta perwakilan guru dan kepala sekolah di Kabupaten Mahulu. Pertemuan yang digelar pada Kamis (13/02/2025) di Ruang Cafetaria Kantor Bupati ini membahas isu terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, serta beberapa pejabat daerah lainnya, termasuk Ketua PGRI Mahulu Margaretha Ulan dan perwakilan guru dari tingkat SD hingga SMP.
Dalam diskusi yang berlangsung, para perwakilan guru dan kepala sekolah menyampaikan aspirasi mereka terkait kejelasan mekanisme TPP, menyusul beredarnya draft kenaikan tunjangan yang disebut-sebut berasal dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Mahulu Stephanus Madang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu tidak pernah menerbitkan draft Surat Keputusan (SK) mengenai kenaikan TPP tersebut.
Ia memastikan bahwa dokumen yang beredar tidak memiliki dasar hukum dan dikategorikan sebagai informasi tidak valid.
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada SK terkait kenaikan TPP guru. Draft yang beredar itu tidak sah, dan kami mengimbau semua pihak agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Stephanus.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang menyesatkan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.
“Kalau kita mengetahui siapa yang menyebarkan hoaks ini, bisa saja ada konsekuensi hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE,” tambahnya.
Meskipun draft yang beredar dinyatakan tidak sah, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Mahulu. Wabup Yohanes Avun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi terbaik untuk memastikan hak-hak tenaga pendidik dapat terpenuhi secara adil dan transparan.
“Kami memahami pentingnya kesejahteraan guru dalam menunjang kualitas pendidikan di Mahulu. Oleh karena itu, Pemkab Mahulu akan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari jalan terbaik,” ungkap Wabup Avun.
Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap agar seluruh tenaga pendidik di Mahulu tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi. Pihaknya juga mengimbau agar segala informasi terkait kebijakan daerah selalu dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah setempat.(kar)
