Halokubar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya pengawasan dana desa agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya desa yang maju dan mandiri.
Hal itu disampaikan Seno saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kalimantan Timur sekaligus Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN, Kamis (12/2/2026).
Menurut Seno, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawasan sekaligus penyalur aspirasi masyarakat desa.
“BPD menjadi wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran Abpednas mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, terutama dalam memastikan penggunaan dana desa berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kita harapkan setiap rupiah dana desa benar-benar mengalir untuk masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Seno juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa melalui digitalisasi keuangan. Ia menyebut sistem transfer perbankan, QRIS, dan uang elektronik dapat mempermudah pencatatan serta pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat fungsi kontrol oleh BPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawasan lainnya.
“Pemprov Kaltim ingin memastikan dana desa menjadi sumber penting pembangunan daerah,” katanya.(kar)
