Halokubar.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengevaluasi struktur serta besaran anggaran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Menurutnya, jumlah anggota dalam tim tersebut dinilai cukup besar sehingga perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas dan efisiensi.
“Saya sebelumnya pernah statement bahwa untuk bisa dievaluasi kembali apakah harus segemuk ini, yang mana pembiayaan anggarannya jadi besar. Nah. coba tolong dievaluasi kepada eksekutif dan juga jajarannya apakah bisa diefektif lebih diefisienkan gitu,” ujarnya Senin (16/3/2026).
Diketahui, TAGUPP dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 dengan total anggota sebanyak 47 orang. Dalam struktur tersebut terdapat delapan orang dewan penasihat dengan estimasi gaji Rp45 juta per bulan.
Selain itu, Ketua TAGUPP menerima gaji sebesar Rp40 juta per bulan, dua wakil ketua masing-masing Rp35 juta per bulan, sementara anggota tim mendapatkan Rp20 juta per bulan.
Ananda menilai, jumlah anggota yang cukup banyak perlu dicermati secara mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Jumlah 47 Ya mungkin bisa dilihat secara lebih mendalam lagi dicermati apakah Ini jangan sampai tumpang tindih. Khususnya dengan OPD. Gubernur ada perangkat jangan sampai apa yang sudah ada fungsi dan tugasnya di OPD ada lagi di Gubernur,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan penganggaran. Karena itu, efisiensi dinilai penting agar anggaran dapat lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat.
“Kita tahu ruang fiskal kita saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Maka dari itu, perlu efisiensi agar anggaran bisa lebih difokuskan untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Kar)
