Halokubar.com – Wacana penghapusan tenaga honorer dinilai belum bisa diterapkan sepenuhnya di Kalimantan Timur. DPRD Kaltim menilai keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengatakan kondisi setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, kemampuan fiskal Kaltim masih memungkinkan untuk mempertahankan tenaga honorer di sektor pendidikan.
“Kaltim secara fiskal memungkinkan tetap saja dipertahankan dan kami sepakat itu dipertahankan karena faktanya kita masih kekurangan guru,” ujar Sarkowi, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan penghapusan tenaga honorer muncul karena banyak daerah memiliki keterbatasan anggaran. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Di Kalimantan Timur, kata dia, kebutuhan guru masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah sekolah di wilayah pedalaman dan terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menghapus guru honorer. Di sisi lain, pemerintah juga diminta menyiapkan skema peningkatan kualitas dan status tenaga honorer.
“Khususnya daerah terpencil. Hingga bagaimana mekanisme yang ada kita dapat melakukan upgrading sehingga guru honorer lebih bisa sama posisinya dengan guru ASN dan PPPK,” katanya.
Sarkowi juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menyebut masih ada keterlambatan pembayaran gaji yang dialami para tenaga honorer.
Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi agar hak-hak guru honorer dapat dipenuhi dengan lebih baik.
“Saya kira Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi agar hak-hak guru honorer diperhatikan sehingga bisa mendapatkan gaji yang lebih baik,” ucapnya.
Ia menambahkan, banyak sekolah akhirnya merekrut guru honorer secara mandiri karena kebutuhan mengajar yang mendesak. Namun, pembiayaan honor guru masih bergantung pada dana BOS sehingga kerap menimbulkan persoalan administrasi.
“Guru honorer yang diangkat oleh sekolah itu karena faktanya sekolah membutuhkan. Salah satu kendala pendanaan guru honorer karena hanya bersumber dari dana BOS sehingga secara administrasi sering ada kendala,” pungkasnya. (Kar)
