Halokubar.com – Perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih terutang dinilai membutuhkan kekuatan bersama. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta seluruh wakil rakyat asal daerah ini satu suara mendesak pemerintah pusat menuntaskan pembayaran DBH tahun anggaran 2023-2025.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengatakan persoalan DBH tidak cukup diperjuangkan pemerintah daerah. Anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim juga diharapkan mengambil peran lebih besar sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami berharap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim dan DPD RI asal Kaltim bisa bersama-sama mendorong dan memperjuangkan persoalan ini. Kita sama-sama wakil rakyat, hanya kewenangannya yang berbeda,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Sarkowi, kekompakan seluruh wakil rakyat dibutuhkan karena kondisi fiskal Kaltim tengah menghadapi tekanan. Pendapatan daerah menurun, sementara alokasi DBH ikut berkurang dan masih terdapat dana kurang salur yang belum diselesaikan.
Ia menilai Kaltim semestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Terlebih, pemotongan DBH yang diterima daerah dinilai cukup besar dibandingkan sejumlah provinsi lain.
“Seharusnya Kaltim tidak diperlakukan sama dengan daerah-daerah lain. Kondisi keuangan kita saat ini sangat berat, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sejumlah langkah telah dilakukan untuk memperkuat perjuangan tersebut. Gubernur Kaltim telah berkoordinasi dengan DPR RI, sedangkan DPRD Kaltim mengajak DPRD kabupaten dan kota menyampaikan aspirasi serupa kepada pemerintah pusat.
Sarkowi menegaskan kepastian pembayaran DBH menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai pendapatan Kaltim sudah menurun, DBH juga turun, kemudian pembayarannya tidak konsisten. Itu yang kita harapkan bisa segera diselesaikan, termasuk dana kurang salurnya,” katanya.
Menurutnya, persoalan penerimaan daerah tidak hanya menyangkut angka dalam APBD. Berkurangnya pendapatan akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai berbagai program yang telah direncanakan.
“Bagaimana kita mau membangun kalau pendapatan daerah terus menurun. Banyak program yang akhirnya tidak bisa berjalan maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh wakil rakyat asal Kaltim kompak memperjuangkan agar dana-dana yang masuk di Kaltim,” pungkasnya. (Kar)
