Halokubar.com – Penjualan BBM eceran menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Dilarang, aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan warga sekaligus membantu masyarakat di pelosok mendapatkan BBM. Dibiarkan, keberadaan pengecer berpotensi memengaruhi distribusi di tengah keterbatasan pasokan.
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mengakui persoalan BBM eceran tidak mudah diselesaikan. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga distribusi BBM tetap terkendali.
“Agak susah juga karena masyarakat melakukan itu untuk mencari pemasukan. Meskipun belum ada regulasi, penerapan aturan yang melarang hal tersebut juga belum dilakukan secara masif,” ujar Hasanuddin, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, keberadaan pengecer BBM masih dibutuhkan, terutama di daerah terpencil yang belum terjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Tanpa pengecer, masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut, kata Hasanuddin, harus menjadi perhatian pemerintah dan Pertamina. Perluasan jangkauan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat di pelosok dapat terpenuhi.
“Apalagi di daerah-daerah terpencil, masyarakat sangat terbantu. Seharusnya pemerintah bersama Pertamina bisa memperluas distribusi BBM hingga ke daerah-daerah pelosok,” katanya.
Hasanuddin menyebut persoalan BBM eceran memiliki dua sisi yang sulit dipisahkan. Keberadaan pengecer membantu masyarakat mendapatkan bahan bakar sekaligus membuka sumber penghasilan bagi warga.
Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi menambah persoalan distribusi ketika pasokan BBM terbatas.
“Sebenarnya penjual eceran membantu juga. Ini ibarat dua mata uang. Ini dilema karena masyarakat pengen pendapatan dan Pertamina sendiri kekurangan,” jelasnya.
DPRD Kaltim hingga kini masih mencari jalan tengah. Kebijakan yang disusun diharapkan tidak mematikan mata pencaharian masyarakat, tetapi tetap mampu menjaga distribusi dan ketersediaan BBM.
“Kita masih mencari kebijakan,” imbuhnya. (Kar)
