Halokubar.com – Pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim). Penurunan produksi batu bara disebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah, pasokan energi, hingga keberlangsungan tenaga kerja.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, persoalan RKAB perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Sebab, pembatasan produksi batu bara tidak hanya berdampak terhadap perusahaan tambang, tetapi juga sektor lain yang bergantung pada aktivitas pertambangan.
Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak eksekutif, pemadaman listrik yang terjadi tidak semata-mata dipicu gangguan pembangkit. Terbatasnya pasokan batu bara disebut turut memengaruhi kondisi tersebut.
“Kalau saya mendengar dari eksekutif, ada kerusakan di pembangkit listrik. Kedua, pasokan batu bara juga dibatasi sehingga batu bara sebagai bahan baku pembangkit tidak masuk. Batu bara menjadi langka dan harganya tinggi,” ujar Hasanuddin, Kamis (9/7/2026).
Namun, Hasanuddin belum dapat memastikan hubungan langsung antara pembatasan RKAB dan pemadaman listrik. Penjelasan mengenai penyebab gangguan kelistrikan, menurutnya, perlu disampaikan PT PLN (Persero) secara terbuka kepada masyarakat.
“Maunya kita tidak ada pemadaman listrik. Tetapi kalau kondisinya listrik padam, tentu kita tanyakan kepada PLN apa penyebabnya,” katanya.
Di luar persoalan kelistrikan, Hasanuddin menyoroti dampak pengurangan RKAB terhadap perekonomian Kaltim. Berkurangnya izin produksi berpotensi menekan aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Penurunan produksi juga dikhawatirkan berdampak terhadap tenaga kerja. Ketika aktivitas perusahaan berkurang, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi.
“Ini dampak RKAB yang dikurangi, tetapi hal ini masih terus diperjuangkan,” ujarnya.
Hasanuddin menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi daerah penghasil dalam menetapkan kebijakan produksi batu bara. Menurutnya, besaran RKAB berkaitan dengan aktivitas ekonomi, penerimaan daerah, dan keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
“RKAB kalau makin banyak, makin banyak produksi, menambah pendapatan daerah dan dampak sosialnya juga banyak, khususnya terkait PHK,” pungkasnya. (Kar)
