Halokubar.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi memperberat beban ekonomi masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengingatkan kenaikan harga BBM dapat memicu lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Menurut Purwadi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Karena itu, setiap kenaikan biaya hidup akan semakin terasa, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Yang kita khawatirkan itu kalau tiba-tiba dalam jangka panjang Pertalite dihapus, sementara kondisi ekonomi masih stagnan. Tentu ini menjadi beban berat lagi bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia menyoroti kemungkinan penghapusan Pertalite di masa mendatang. Jika kebijakan tersebut diterapkan saat kondisi ekonomi belum stabil, masyarakat berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat ini harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan, sedangkan Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter karena mendapat subsidi pemerintah. Meski begitu, Purwadi menilai dampak kenaikan Pertamax tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh terhadap biaya distribusi barang dan jasa.
“Kenaikan BBM selalu berdampak luas. Ketika biaya transportasi naik, harga barang di pasar juga ikut bergerak naik. Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban itu,” katanya.
Purwadi juga meminta pemerintah lebih transparan terkait tambahan penerimaan yang diperoleh dari kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui ke mana anggaran tersebut dialokasikan.
“Dari hasil kenaikan Pertamax itu terkumpul uang sekian, harusnya disampaikan. Misalnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi kesehatan, subsidi listrik, subsidi air bersih atau pembangunan jalan. Jadi masyarakat tahu manfaatnya,” tuturnya.
Ia menilai saat ini masyarakat menghadapi situasi yang tidak mudah. Di satu sisi harga berbagai kebutuhan terus meningkat, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat belum mengalami kenaikan yang signifikan.
“Bayangkan penghasilannya tetap, tapi harga-harga terus naik. Minyak goreng naik, BBM naik, BPJS naik, sementara ekonomi masih belum tumbuh dengan baik. Jadi pasti pukulan berat,” ujarnya.
Purwadi menegaskan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kemampuan masyarakat. Sebab, penurunan daya beli yang berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi.
“Sebetulnya itu pukulan berat buat masyarakat yang daya belinya sedang turun,” pungkasnya. (Kar)
