Disdikbud Kubar Genjot Transparansi BOSDA 2026, Kepala Sekolah Diminta Jaga Integritas
Halokubar.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai mematangkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2026. Salah satunya melalui sosialisasi petunjuk teknis (juknis) yang digelar di Aula Disdikbud Kutai Barat, Sendawar, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti kepala sekolah, bendahara BOSDA, pengawas sekolah, hingga komite sekolah jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Kutai Barat. Sosialisasi digelar untuk menyamakan pemahaman terkait regulasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kutai Barat, Yusup Subyarwono, mengatakan alokasi BOSDA yang bersumber dari APBD 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang ditanggung masyarakat.
Menurutnya, dana tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan aturan.
“BOSDA hadir sebagai suplemen untuk menjamin hak pendidikan anak-anak kita tanpa diskriminasi. Pengelolaannya harus akuntabel. Setiap rupiah harus berdampak langsung pada peningkatan mutu belajar siswa dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah,” ujarnya.
Yusup menegaskan kepala sekolah sebagai penanggung jawab anggaran memiliki peran penting dalam menjaga integritas serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari pungutan liar.
Ia juga mengajak seluruh peserta mencermati setiap materi yang disampaikan narasumber agar pelaksanaan BOSDA di masing-masing sekolah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah membentuk Tim Koordinasi Inti serta Tim Monitoring dan Pendampingan. Tim tersebut akan melakukan pendampingan langsung ke sekolah-sekolah guna membantu menyelesaikan berbagai kendala administratif sekaligus mengantisipasi keterlambatan pelaporan.
Melalui sosialisasi ini, Disdikbud Kutai Barat berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dalam mengelola BOSDA. Dengan tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel, kualitas pelayanan pendidikan di Kutai Barat diharapkan terus meningkat sepanjang 2026.(kar)
