Halokubar.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan munculnya wacana penerapan sistem kerja tiga hari dalam sepekan, DPRD Kalimantan Timur memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan dihapus.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan TPP tetap dipertahankan karena menyangkut kesejahteraan ribuan ASN, terutama guru, perawat, dan tenaga kesehatan. Menurutnya, anggapan bahwa TPP hanya dinikmati pejabat eselon merupakan persepsi yang keliru.
“Terus juga kita masih mempertahankan TPP. Karena TPP ini semuanya kan, seperti tenaga medis, perawat, dan guru,” ujar Ekti, Senin (22/6/2026).
Ia menilai, jika pemerintah memangkas atau bahkan menghapus TPP, dampaknya tidak akan terlalu dirasakan pejabat tinggi. Sebaliknya, kebijakan itu justru akan memukul para ASN yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Kalau TPP dihilangkan, mungkin eselon II atau eselon I yang dirugikan jumlahnya tidak seberapa. Tetapi yang benar-benar akan dirugikan adalah guru dan perawat. Kasihan guru dan perawat,” katanya.
Ekti menegaskan, guru dan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling bergantung pada tambahan penghasilan tersebut. Karena itu, mempertahankan TPP bukan sekadar persoalan tunjangan, melainkan bentuk keberpihakan kepada ASN yang setiap hari memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
“Kadang-kadang TPP ini seolah-olah hanya milik eselon II atau eselon I. Padahal kalau dipangkas, bagi mereka mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi yang terkena dampaknya justru perawat dan guru,” tegasnya.
Menurut Ekti, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki komitmen yang sama untuk menjaga agar TPP tidak ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran. Ia menyebut Gubernur Kaltim juga memiliki pandangan serupa.
“Jadi kita masih mempertahankan itu dan tentu dari Pak Gubernur sendiri menginginkan TPP belum kena,” ungkapnya.
Selain memastikan TPP tetap aman, Ekti juga menepis kekhawatiran terkait perlambatan pembangunan akibat efisiensi anggaran. Ia memastikan proyek-proyek strategis, khususnya infrastruktur, tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kalau terkait proses pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur tetap berjalan walaupun ada pengurangan anggaran,” pungkasnya. (Kar)
