Halokubar.com – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur menarik perhatian publik. Di tengah polemik dan penolakan pemutaran film itu di sejumlah daerah, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda (ICMM) Kaltim justru menggelar nonton bersama (nobar) yang dihadiri tokoh agama, mahasiswa, hingga masyarakat umum, Jumat (15/5/2026).
Suasana nobar berlangsung serius sejak awal film diputar. Dokumenter tersebut mengangkat isu kolonialisme modern, konflik agraria, hingga kondisi masyarakat Papua yang dinilai memantik ruang diskusi di tengah masyarakat.
Ketua ICMM Kaltim Andi Mirza menegaskan kegiatan itu bukan sekadar mengikuti tren atau rasa penasaran publik terhadap film yang sedang ramai diperbincangkan. Menurutnya, istilah kolonialisme yang diangkat dalam film justru menjadi alasan utama kegiatan tersebut digelar.
“Inisiasi nobar ini bukan karena fomo. Kami ingin memahami mengapa istilah kolonialisme bisa muncul dan dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini,” ujarnya kepada wartawan usai pemutaran film.
Ia mengatakan peserta kegiatan dibuka untuk umum, tetapi jumlahnya dibatasi sesuai kapasitas ruangan. Informasi nobar juga telah disebarluaskan melalui media sosial serta jaringan MUI Kaltim.
“Peserta terbuka untuk umum, tetapi jumlahnya memang dibatasi. Informasi kegiatan kami sebarkan melalui media sosial dan jaringan MUI,” katanya.
Andi berharap masyarakat tidak hanya melihat film tersebut sebagai tontonan semata, melainkan sebagai ruang refleksi untuk memahami persoalan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.
“Harapannya masyarakat bisa lebih terbuka melihat realitas yang terjadi saat ini, baik dari sisi sosial, politik, maupun budaya,” lanjutnya.
Salah seorang peserta nobar, Eta, mengaku emosional setelah menyaksikan film tersebut. Ia mengatakan selama ini hanya mendengar berbagai isu terkait Papua melalui pemberitaan, tetapi film itu membuat gambaran situasi di lapangan terasa lebih nyata.
“Banyak akademisi dan guru besar membahas persoalan ini. Ketika film tersebut muncul, saya merasa perlu melihat langsung isinya,” katanya.
Menurut Eta, isu swasembada pangan yang ditampilkan dalam film memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap masyarakat lokal di Papua. Ia menilai pembangunan seharusnya benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
“Selama ini saya bertanya-tanya apakah proyek pangan itu benar untuk kesejahteraan masyarakat atau ada kepentingan lain di baliknya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adegan yang memperlihatkan ketakutan masyarakat terhadap aparat keamanan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena aparat seharusnya hadir memberikan rasa aman.
“Ada apa dengan negara kita? Menurut saya ini menjadi hal yang perlu diperbaiki karena rakyat justru merasa takut,” pungkasnya. (kar)
