Halokubar.com – Penyaluran subsidi energi kembali disorot setelah kajian terbaru menunjukkan mayoritas pengguna Pertalite berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan perlindungan daya beli masyarakat.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan hasil riset tahun 2023 mencatat sekitar 63 persen konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah hingga tinggi.
“Pekerjaan dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan adil,” ujarnya Kamis (23/4/2026).
Ia menilai kebijakan subsidi berbasis komoditas membuka ruang ketidaktepatan sasaran. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya melindungi kelompok rentan justru banyak terserap kelompok mampu.
Andry menegaskan, tanpa perbaikan mekanisme distribusi, risiko pemborosan anggaran akan terus berulang dan memperlemah efektivitas kebijakan fiskal.
“Pekerjaan ke depan adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan, bukan masyarakat kelas menengah ke atas,” katanya.
Tekanan terhadap anggaran semakin terasa saat harga minyak dunia bergerak naik. Dalam simulasi INDEF, lonjakan harga dari US$70 ke US$100 per barel berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi Pertalite secara signifikan.
Dari posisi awal sekitar Rp29,3 triliun per tahun, beban subsidi diperkirakan bisa melonjak hingga kisaran Rp129,6 triliun sampai Rp140,7 triliun jika tren kenaikan harga berlanjut.
Dalam skenario lebih ekstrem seperti konflik geopolitik, tekanan terhadap fiskal diprediksi jauh lebih besar. Beban subsidi Pertalite dapat melonjak hingga 380 persen, sementara total kompensasi energi berpotensi meningkat hingga 50 persen dari kondisi normal.
“Inilah beban dari subsidi energi, pertanyaannya hari ini apakah APBN kita cukup sampai akhir tahun jika tekanan ini terjadi,” ujarnya.
Ketimpangan juga terlihat dari perbandingan alokasi subsidi energi dengan dukungan kendaraan listrik. Saat ini, subsidi kendaraan listrik berada di kisaran Rp43,7 triliun per tahun.
Sementara itu, subsidi energi berbasis BBM mencapai Rp296,1 triliun dan berpotensi menembus Rp481,4 triliun saat terjadi krisis global.
Ketergantungan terhadap energi fosil dinilai masih menjadi tantangan besar. Selain meningkatkan impor, kondisi ini membuat ekonomi domestik mudah terpengaruh dinamika global.
“Jangan sampai masyarakat tidak mampu hanya mengakses BBM berkualitas lebih rendah, sementara yang mampu menikmati kualitas lebih baik,” tutupnya.(kar)
