Halokubar.com – Mencuatnya dugaan malapraktik di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda membuka tabir sejumlah persoalan pelayanan yang selama ini terjadi di rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin bahkan mengakui masih banyak masalah yang harus segera dibenahi.
Menurut Jaya, evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar berbagai persoalan pelayanan tidak terus berulang. Ia menegaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, cepat, dan berkualitas.
“Ada banyak permasalahan pelayanan yang belum diselesaikan. Dan itu tidak boleh terjadi ke depan. Begitu. Karena rumah sakit AWS ini kan rumah sakit rujukan terakhir,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Jaya menjelaskan posisi RSUD AWS sebagai rumah sakit rujukan terakhir di Kaltim membuat beban pelayanan sangat tinggi. Pasien dari berbagai kabupaten dan kota dirujuk ke rumah sakit tersebut sehingga kapasitas layanan kerap menghadapi tekanan.
Meski demikian, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan munculnya keluhan pelayanan. Ia menekankan setiap persoalan yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.
Dinkes Kaltim juga meminta masyarakat tidak takut menyampaikan keluhan apabila merasa pelayanan yang diterima belum sesuai standar. Menurutnya, laporan dari masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Tujuannya yang pertama kepastian pelayanan itu harus dan tidak boleh ada keragu-raguan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan yang sama di rumah sakit,” katanya.
Jaya mengaku masih menemukan masyarakat yang enggan melapor karena khawatir mendapatkan perlakuan berbeda saat kembali berobat. Padahal, kritik dan masukan diperlukan agar rumah sakit dapat mengetahui titik lemah pelayanan yang harus diperbaiki.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat itu hilang karena permasalahan-permasalahan,” tegasnya.
Ia memastikan setiap aduan yang berkaitan dengan pelayanan akan ditindaklanjuti. Selama ini, salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah lamanya waktu tunggu pasien, baik saat pemeriksaan maupun proses penanganan medis.
Menurutnya, perbaikan tidak hanya menyasar prosedur pelayanan, tetapi juga menyangkut ketersediaan tenaga kesehatan, sumber daya pendukung, hingga kebijakan internal rumah sakit.
“Tapi intinya bahwa kita tidak hanya mengaitkan pada kasus-kasus yang sekarang ya, tapi semua kasus. Sehingga terjadi perbaikan layanan di rumah sakit. Karena faktornya di sana kan banyak. Bukan hanya peraturan rumah sakit itu sendiri, juga penyediaan sumber daya kesehatan yang ada. Ditambah lagi kebijakan yang ada di situ,” pungkasnya. (Kar)
