Halokubar.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap adanya potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disorot ialah dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Hal itu disampaikan Dudung saat berada di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). Ia mengaku menerima laporan terkait dugaan transaksi titik dapur MBG yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
“Banyak celahnya. Salah satunya saya dapat informasi ada jual-beli titik. Itu nanti akan saya cek langsung,” katanya sebagaimana dikutip dari detik.
Meski demikian, Dudung belum membeberkan secara rinci potensi penyimpangan lainnya dalam program MBG. Ia menegaskan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa berbagai laporan, termasuk kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan perlu diperketat agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan pemerintah dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
“Nanti akan ada yang kita temukan. Kalau ditemukan kualitas makanan yang tidak layak atau menimbulkan keracunan, tentu akan kami cek langsung di lapangan,” ujarnya.
Dudung juga menyoroti laporan mengenai dapur MBG yang operasionalnya dihentikan sementara, tetapi masih menerima insentif harian. Hal itu berkaitan dengan data dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara.
Meski tidak lagi beroperasi, ribuan dapur MBG tersebut disebut masih menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dudung memastikan temuan itu akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan pihaknya.
“Sudah disetop tetapi insentif masih berjalan, bahkan investornya masih menerima. Itu juga nanti akan kami cek,” katanya.
Lebih lanjut, Dudung menyebut pemeriksaan terhadap program MBG dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program prioritas nasional berjalan transparan dan tepat sasaran.
Selain MBG, pemerintah juga akan memantau program lain seperti Koperasi Merah Putih. Dudung memastikan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan diperkuat guna mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
“Kalau nanti ditemukan pelanggaran, akan kami buka ke publik. Karena ini uang rakyat dan rakyat harus tahu,” tutupnya.(kar)
